by

PT. Lonsum menyengsarakan rakyat Bulukumba

Bulukumba – dip4news.com,  Beberapa lembaga yang tergabung dalam FPR melakukan aksi di depan Kantor Bupati Bulukumba aksi Hari tani Nasional antara lain : AGRA Bulukumba, AGRA Bantaeng, Pejuang Rakyat Tahura, Serikat Nelayan Bulukumba, Kelompok Nelayan Kassi, PMII, HMI, IMM dan FPM Sulsel
Ratusan massa aksi dari kalangan Petani Mahasiswa baik Pemuda terlibat di dalamNya , Jendral Lapangan Amiruddin dalam orasinya “DUKUNG PERJUANGAN KAUM TANI DALAM MELAWAN MONOPOLI DAN PERAMPASAN TANAH
TOLAK REFORMA AGRARIA PALSU JOKOWI, JALANKAN REFORMA AGRARIA SEJATI ” tegasnya.
Begitupun dengan Ahmad pasallo mengaku bahwa di kab Bulukumba pemerintah belum ada perhatian khusus bagi kaum tlTani dan Nelaya di mana ada kesenjangan pelayanan atau perlakuan terhadap korban perampasan Tanah , lanjut Ahmat menyeruhkan “Pada momentum Hari Tani Nasional (HTN) yang ke-57 tahun ini, situasi kaum tani dan rakyat Indonesia semakin mengalami kemerosotan hidup, selain disebabkan oleh masih banyaknya konflik dan sengketa agraria yang belum terselesaikan, juga makin banyak kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang tetap melanggengkan monopoli tanah dan mendukung operasi perusahaan-perusahaan perampas dan penggusur tanah rakyat. Di tahun 2017 ini juga, rezim pemerintahan Jokowi-JK sedang gencar mengampanyekan tanah objek reforma agrarian (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan kedok untuk melakukan akumulasi tanah untuk menyalurkan uang yang sedang membusuk akibat surplus Kapital di Negara Amerika Serikat. tidak hanya sebagai sebuah momentum peringatan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, tetapi lebih dari itu merupakan sejarah perjuangan kaum tani dan rakyat Indonesia yang berhasil menuntutkan penghapusan undang-undang agraria warisan kolonial yang mengatur tentang struktur kepemilikan tanah dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia, yang menindas dan menghisap kaum tani. UUPA 1960 merupakan jiwa dan pijakan bagi penyelenggara negara untuk menghapuskan monopoli dan perampasan tanah, serta memastikan terciptanya tatanan struktur kepemilikan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia, dan selanjutnya Reforma Agraria Sejati sebagai nafas perubahan dalam menjalankan UUPA harus dijadikan syarat mutlak dalam mewujudkan kesejahteraan serta kedaulatan ekonomi yang memerdekakan kaum tani.
Program Reforma agraria pemerintah Jokowi – JK yang saat ini sedang dijalankan, bukan saja tidak sanggup untuk menyelasaikan berbagai masalah agrarian yang saaat ini terjadi, akan tetapi reforma agrarian pemerintah Jokowi hanya akan menambah beban penderitaan bagi kaum tani, dan merintangi pembangunan industry nasional di Indonesia.Ddengan demikian program reforma agraria pemerintah Jokowi juga tidak akan menyelesaikan berbagai konflik agrarian yang terjadi sampai ini.. ” bahkan dengan suara lantang Aktivis itupun mengkritik kebijakan Presiden Jokowi – JK
(1) Menurunkan secara drastis sewa tanah terutama bagi hasil feodal yang timpang dan tidak adil bagi kaum tani. Juga berjuang menghapus aneka jenis pajak atas tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan;
(2) Menurunkan peribaan secara drastis atau mengusahakan penghapusan peribaan sama sekali;
(3) Memperbaiki upah buruh tani yang ekstrem rendahnya di pedesaan;
(4) Menentang monopoli input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-Obatan Pertanian dan Peralatan Pertanian yang di-impor dengan harga sangat mahal serta merusak dan menentang ekspor hasil keringat kaum tani oleh kekuatan monopoli asing dengan harga sangat murah; ;
(5) Hentikan Intimidasi, Kekerasan dan, Kriminalisasi Terhadap Kaum Tani dan Rakyat;
(6) Bebaskan tanpa syarat kaum tani dan rakyat yang telah di kriminalisasi;
(7) Turunkan harga kebutuhan pokok Rakyat;
(8) Batalkan proyek infrastruktur pemerintahan jokowi yang merampas tanah rakyat dan yang dibiayai dengan utang luar negeri.
Namun berbeda dengan Aldi Rimba saat kami temui dia menyampaikan bahwa di kabupaten Bulukumba ini ada beberapa tuntutan yang bahkan di lontarkan buat PEMKAB :
1. Mendesak Pemkab Bulukumba mengaktifkan kembali tim verifikasi penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan PT.Lonsum di Bulukumba.
2. Menuntut PT. Lonsum untuk segera mengembalikan seluruh tanah rakyat (tanah ulayat) berdasarakan hasil temuan tim verifikasi pemkab bulukumba.
3. Menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba mengembalikan seluruh tanah masyarakat Bonto Bahari yang dirampas dan dijadikan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bonto Bahari.
4. Menolak Peta Indikatif Alokasi kawasan TAHURA untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agrarian (TORA) berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
5. Menuntut Pemkab Bulukumba tidak memperpanjang kontrak Hak Guna Usaha (HGU) PT. Lonsum yang merugikan masyarakat adat suku adat kajang selama puluhan tahun.
6. Pemkab Bulukumba dan Pemprov Sulawesi Selatan harus segera membuat regulasi tentang pengelolaan wilayah tangkap di perairan laut Bulukumba yang memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi nelayan tradisional/kecil di Bulukumba.
7. Mendorong Penguatan Peraturan Daerah Yang Melindungi Rakyat Bulukumba dalam aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan ” Menurut dia ini bertentangan dengan UU dasar dan UU pokok agraria No. 5 tahun 1960. ” Tegasnya .

#( Ris )

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed