by

Kopel Indonesia : Pansus Angket KPK Memberikan Pembelaan Gratis Para Napi dan Mantan Napi Koruptor?

Jakarta – dip4news.com, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menolak perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti yang disuarakan beberapa anggota pansus belakangan ini. Konon katanya, untuk melanjutkaan aspirasi para koruptor.
“Pansus harus dimintai pertanggungjawaban atas kerjanya selama ini. Mulai dari cara kerja mereka sampai pemanfaatan fasilitas dan anggaran negara yang cukup besar dihabiskan. Pansus angket KPK segera menyusun laporan akhir hasil kerja mereka yang disampaikan kepada pimpinan DPR melalui sidang paripurna dan terbuka untuk publik,” ujar Syamsuddin Alimsyah, Direktur Eksekutif Kopel Indonesia, Senin (25/9/2017).
Syamsuddin mengingatkan bahwa anggota pansus angket KPK sejak awal sudah menimbulkan kegaduhan dalam upaya kerja keras KPK dalam penegakan hukum. Selain kuatnya aroma pelemahan KPK, juga karena pembentukannya sendiri dipandang cacat prosedur dan cacat hukum sebagaimana diatur dalam UU MD3 No. 17 tahun 2014 tegas dijelaskan anggota pansus angket berasal dari keseluruhan anggota fraksi.
Menurut Syamsuddin Alimsyah, UUMD3 nomor 17 tahun 2017 pasal 206, sangat jelas mengatur masa kerja pansus selama 60 hari. Problemnya, cara kerja pansus yang tidak profesional dan kurang terarah. Bahkan sudah jauh melenceng dari mandat awal pembentukannya.
“Lihat komentar anggota pansus yang semakin liar. Ada yang usul mau bertemu presiden. Seolah mereka memperlihatkan kapasitasnya yang tidak paham tugas pansus melaporkan kepada pimpinan DPR dan bukannya kepada presiden. Ada juga berakrobat melempar isu lama kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan. Bahkan membuka kasus ketua KPK saat bertugas di LKPP. Seolah lupa yang merekrut komisioner adalah DPR. Ini sama membuka aib sendiri,” tambahnya.
“Sayangnya itu memang sangat jauh dari harapan. pansus angket KPK seolah hanya memberi panggung para napi dan mantan napi koruptor untuk pembelaan diri secara gratis,” tambahnya.
Dalam konteks demikian tidak perlu menambah waktu masa tugas pansus. Sebaliknya publik yang bergerak meminta pertanggungjawaban pansus karena kerjanya yang tidak jelas.
Pansus harus didorong segera menyusun laporan akhir dan disampaikan kepada pimpinan DPR melalui sidang paripurna. Harus dilakukan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka mengingat fasilitas dan anggaran yang digunakan selama ini adalah uang rakyat.
“Ingat pansus ini dibentuk bukan untuk menyingkap penyimpangan. Melainkan untuk mengungkap fakta di balik peristiswa untuk sebuah kebenaran. Jadi kalau memang tidak ada penyimpangan, jangan dipaksakan,” tegas Syamsuddin.
(Mgk.)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed